Israel Undang Saksi Penyerbuan Kapal

Submitbookmarker - Sebuah komisi Israel yang menyelidiki penyerbuan kapal bantuan ke Gaza, yang menewaskan sembilan aktivis Turki, mengeluarkan undangan terbuka, Minggu, kepada penumpang dan awak kapal untuk memberikan kesaksian.

Seorang juru bicara Komisi Turkel mengatakan, mereka telah mengirim surat ke kedutaan besar Turki untuk meminta bantuan membuat daftar saksi atas insiden 31 Mei itu. "Kami menyadari permasalahan yang timbul berkaitan dengan pengaturan kesaksian tersebut, dan kami akan senang bekerja sama dengan kedutaan dan pihak berwenang Turki untuk mengatasi hambatan-hambatan semacam itu," kata juru bicara itu mengutip surat tersebut.

Panel itu tampaknya menunjuk pada janji Israel untuk mengadili beberapa dari ratusan aktivis di kapal Mavi Marmara karena mereka berusaha menembus blokade Israel atas Jalur Gaza yang dikuasai kelompok pejuang Palestina Hamas dan karena mereka melawan marinir Israel yang menaiki kapal tersebut. Ankara tidak menyukai mandat terbatas Komisi Turkel. Hasil temuan komisi itu, serta hasil penyelidikan internal militer, akan diajukan untuk penyelidikan terpisah di bawah Sekretaris Jendral PBB Ban ki-Moon.

Belum ada komentar segera dari kedutaan besar Turki mengenai surat dari Komisi Turkel itu. Komisi tersebut sebelumnya meminta kedutaan itu membantu menemukan kapten kapal Mavi Marmara agar ia bisa diundang untuk memberikan kesaksian, tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil, kata juru bicara itu.

Israel menjadi sorotan dunia setelah serangan mematikan terhadap armada kapal bantuan tujuan Gaza pada Mei.

Laporan yang dikeluarkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 22 September menyebutkan, ada bukti jelas untuk mendukung penuntutan terhadap Israel karena pembunuhan dan penyiksaan yang disengaja dalam serangan Mei yang menewaskan sembilan aktivis Turki itu. Israel menolak laporan itu dengan menyebutnya sebagai bias dan mendukung satu pihak dan menekankan bahwa mereka bertindak sesuai dengan hukum internasional.

Pasukan komando Israel menyerbu kapal-kapal dalam armada bantuan yang menuju Jalur Gaza pada 31 Mei. Sembilan aktivis Turki pro-Palestina tewas dalam serangan di kapal Turki, Mavi Marmara, yang memimpin armada kapal bantuan itu menuju Gaza. Israel berkilah bahwa penumpang-penumpang kapal itu menyerang pasukan, tetapi penyelenggara armada kapal itu menyatakan bahwa pasukan Israel mulai melepaskan tembakan begitu mereka mendarat.

Hubungan Israel-Turki terperosok ke tingkat terendah sejak kedua negara itu mencapai kemitraan strategis pada 1990-an akibat insiden tersebut. Turki memanggil duta besarnya dari Tel Aviv dan membatalkan tiga rencana latihan militer setelah penyerbuan itu. Turki juga dua kali menolak permohonan pesawat militer Israel menggunakan wilayah udaranya.

Setelah serangan itu, Mesir, yang mencapai perdamaian dengan Israel pada 1979, membuka perbatasannya di Rafah untuk mengizinkan konvoi bantuan memasuki wilayah Gaza, kalangan luas melihatnya sebagai upaya untuk menangkal kecaman-kecaman atas peranan Mesir dalam blokade itu. Kairo, yang berkoordinasi dengan Israel, hanya mengizinkan penyeberangan terbatas di perbatasannya sejak Hamas menguasai Gaza pada 2007.

Di bawah tekanan-tekanan yang meningkat, Israel kemudian meluncurkan penyelidikan bersama dua pengamat internasional atas serangan itu. Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon mendorong penyelidikan terpisah PBB dengan keikutsertaan Israel dan Turki. Israel juga mengendurkan blokade terhadap Gaza dengan mengizinkan sebagian besar barang sipil masuk ke wilayah pesisir tersebut.

Jalur Gaza, kawasan pesisir yang padat penduduk, diblokade oleh Israel dan Mesir setelah Hamas berkuasa hampir tiga tahun lalu. Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni tahun 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari.

Sejak itu wilayah pesisir miskin tersebut dibloklade oleh Israel. Palestina pun menjadi dua wilayah kesatuan terpisah -- Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang berada di bawah pemerintahan Abbas. Uni Eropa, Israel dan AS memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris.