Kajian Lingkungan Wajib di Mentawai

Bencana Tsunami di Mentawai | Kajian Lingkungan Wajib di Mentawai - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus segera dilakukan di Kepulauan Mentawai.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhamad Hatta, Sabtu (13/11) di ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat menyebutkan KLHS sangat penting untuk mengetahui daya dukung lingkungan terhadap tata ruang wilayah.

Hal itu terkait salah satu kegunaan KLHS yang terutama untuk menentukan apakah perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) di Kepulauan Mentawai masih layak beroperasi atau tidak.

Saat ini di Kepulauan Mentawai terdapat dua perusahaan HPH yang masih beroperasi. Masing-masing adalah PT Minas Pagai Lumber dengan areal konsesi sejak 1972 yang diperpanjang pada 1995 seluas 83.330 hektar atau lebih dari setengah luasan Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang hanya mencapai 1521,55 kilometer persegi dan PT Salaki Summa Sejahtera yang memiliki konsesi di Pulau Siberut.

Sepanjang 1969-2008 di Pulau Siberut setidaknya ada tujuh perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan (HPH) dan enam perusahaan pemegang izin pengusahaan kayu (IPK) beroperasi di pulau tersebut.

Berdasarkan catatan Kompas, Kementerian Kehutanan akhir kali mengeluarkan izin HPH di kawasan cagar biosfer Siberut Utara kepada PT Salaki Summa Sejahtera dengan luas sekitar 49.000 hektar yang sekitar 4.000 hektar di antaranya ialah cagar biosfer.

Deputi Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai Frans R Siahaan sebelumnya mengatakan konsesi HPH itu akan diberikan untuk masa antara tahun 2008-2052 dan selama periode pengambilan kayu sejak 1969 itu, 200.000 hektar lahan dari luas Pulau Siberut yang mencapai 403.300 hektar habis diambil kayunya.

Frans juga mencatat dari total luas Pulau Siberut itu, 190.500 hektar ditetapkan sebagai Taman Nasional Siberut, 74.450 hektar sebagai hutan konservasi, 42.050 hektar hutan produksi terbatas, dan 95.900 hektar hutan produksi tanpa ada garis batas yang jelas.