NASIB BLACKBERRY DI TENTUKAN 17 JANUARI 2011 Penyedia layanan BlackBerry untuk memasang filter pornografi 21 januari 2011 jika tidak terancam di bloki

NASIB BLACKBERRY DI TENTUKAN 17 JANUARI 2011 Penyedia layanan BlackBerry untuk memasang filter pornografi 21 januari 2011 jika tidak terancam di blokir - Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengultimatum Researh In Motion (RIM) sebagai penyedia layanan BlackBerry untuk memasang filter pornografi di layanan internetnya sampai 21 Januari 2011. Jika tidak, layanan BlackBerry terancam diblokir.

Pihak perusahaan asal Kanada tersebut telah menyanggupi permintaan pemerintah dan akan segera melakukan penyaringan terhadap konten pornografi pada layanan internet di Indonesia. Namun, RIM belum menegaskan apakah akan memenuhinya sesuai tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah. Jadi, belum ada kepastian sampai kini apakah rencana pemblokiran layanan BlackBerry tetap dilaksanakn atau dibatalkan.

"Untuk memastikan kesediaan atau tidaknya RIM mematuhi permintaan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan antara Kementerian Kominfo, BRTI, 6 penyelenggara telekomunikasi penyedia layanan BlackBerry, serta perwakilan RIM pada tanggal 17 Januari 2011," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto, dalam siaran persnya, Senin (10/1/2011).

Ia berharap pada pertemuan tersebut RIM akan memenuhi permintaan Kementerian Kominfo, yaitu searah dengan program pemblokiran konten pornografi yang telah dimulai sejak tanggal 21 Juli 2010 yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo bersama seluruh penyelenggara jasa internet (Internet Service Provider) di Indonesia. Pneyraingan konten pornografi di internet didasari penerbitan Surat Edaran Plt Dirjen Postel (atas nama Menteri Kominfo) No. 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tentang Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Pornografi. Adapun dasar hukum pelarangan konten pornografi pada layanan internet adalah: UU. No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.